Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Sejak Konerensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan (DK) lebih demokratis dan representatif. Namun hingga saat ini belum ada kemajuan berarti karena perbedaan mendasar yang masih berlanjut diantara negara anggota mengenai cara dan bentuk reformasi yang hendak dicapai.
Dalam sistem politik negara yang modern, Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan satu contoh yaitu isu demokratisasi yang merupakan isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Seperti keterlibatan Indonesia di PBB dalam kasus demokratisasi di Myanmar, yaitu Indonesia mendukung sepenuhnya misi utusan PBB untuk perdamaian.
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon mengharapkan pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pimpinan Myanmar guna membantu terwujudnya proses demokratisasi di negeri itu. Dalam percakapan itu, Sekjen PBB menyampaikan langkah-langkah PBB berkenaan penyelesaian konflik internal di Myanmar dan kelanjutan penanganan perubahan iklim. Indonesia mendukung sepenuhnya misi utusan PBB untuk perdamaian agar menjadi jembatan komunikasi dengan pimpinan Myanmar supaya secara besama melanjutkan demokrasi Myamnar. Meski pada tingkat global banyak yang meragukan terwujudnya demokrasi di Myanmar. Dalam hal tersebut Indonesia siap berkontribusi dalam proses demokratisasi yang dijanjikan oleh pimpinan Myanmar sendiri akan terlaksana pada 2010.
Pemerintah Indonesia berharap Pemilu Myanmar pada 2010 dapat terwujud dan juga agar referendum untuk menentukan konstitusi yang direncanakan pada 2009 dapat berlangsung secara inklusif, transparan dan mengikutsertakan semua elemen pelaku demokrasi, termasuk kaum minoritas. Indonesia juga memahami Myanmar dalam memiliki masalah-masalah internal yang harus dipahami dunia, namun diharapkan proses demokratisasi di negara itu tidak sampai menganggu stabilitas dan keutuhan Myanmar. Indonesia juga siap berkontribusi apapun termasuk jika diminta menjadi misi pengawas.
Sementara menyangkut kelanjutan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilaksanakan di Bali, Desember lalu, Ban Ki-moon menyampaikan penghargaan atas suksesnya konferensi tersebut. Ban Ki-Moon mengharapkan agar ada tindak lanjut dari hasil konferensi tersebut sekaligus meminta pendapat soal implementasinya. Jadi, Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Pribadi, Toto,dkk. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
Ø http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6880&Itemid=695
Ø http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id